Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Upayakan Kesejahteraan Guru Honorer di Sulsel, Ini yang di upayakan Andi Debbie

Guru honorer masih menjadi masalah saat ini. Di Sulawesi Selatan salah satunya. Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Debbie Purnama ...

Guru honorer masih menjadi masalah saat ini. Di Sulawesi Selatan salah satunya. Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Debbie Purnama Rusdin terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Istri seorang pengusaha dan politisi dari Partai Golkar, Rusdin Abdullah, menekankan bahwa masalah kesejahteraan guru honorer diprioritaskan.

Salah satu upaya itu, lanjut Debbie, adalah dalam hal regulasi atau regulasi tentang kesejahteraan pendidik, terutama guru honorer.

"Kami akan berjuang, sehingga staf pengajar, terutama guru-guru honorer, dapat memperoleh lebih banyak pendapatan manusiawi," Andi Debbie menekankan selama diundangkannya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Hotel Ramayana di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Senin, 23 Desember.

Di masa depan Debbie akan melakukan segala upaya untuk dapat mengawasi agenda kesejahteraan guru kehormatan untuk menjadi skala prioritas.


"Kami sedih mendengar bahwa masih ada guru honorer yang berpenghasilan ratusan ribu rupiah sebulan, tetapi idealnya setidaknya sama dengan UMR," kata legislator yang terpilih dari Pemilihan Kabupaten Makassar A itu.

Upaya lain, Ketua Asosiasi Guru Indonesia (IGI) Muh Ramli Rahim dan Rektor Sekolah Manajemen & Bisnis Amkop Bahtiar Maddatuang juga hadir.

Keduanya sepakat dengan niat mulia Andi Debbie Rusdin dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di Sulawesi Selatan.

"Pemerintah provinsi harus berani mencurahkan anggaran untuk meningkatkan gaji guru honorer. Apa yang telah dilakukan Ibu Andi Debbie sangat tepat," kata Bahtiar Maddatuang.

"Karena guru merupakan instrumen penting dalam pembelajaran di tingkat pendidikan menengah," lanjutnya.

Sementara itu, Ramli Rahim juga menjelaskan hasil studinya tentang kesejahteraan guru di beberapa provinsi. "Misalnya, di Jakarta guru honorer non-PNS telah menyentuh Rp. 4,2 juta. Kemudian di Kalimantan Selatan Rp. 2,7 juta. Beberapa pemerintah provinsi setempat menyesuaikan dengan standar UMR," kata Ramli Rahim.

Menurut Ramli, berdasarkan temuannya, masih ada guru sementara yang berpenghasilan jauh di bawah upah minimum. "Bahkan laporan dari anggota kami, ada guru honorer yang masih menerima gaji Rp 500 ribu per bulan, dan itupun direvisi setiap 6 bulan," tambahnya.

Data yang diperoleh Ramli menunjukkan bahwa jumlah guru honorer di Indonesia adalah sekitar 52 persen. "Apa yang akan terjadi jika 52 persen mogok, jadi dunia pendidikan sedang berduka. Apa yang diperjuangkan Debbie harus mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi sebagai otoritas penuh pengguna anggaran," pungkasnya

Tidak ada komentar